Sistem Informasi Manajemen dalam Sistem Informasi Sumber Daya Informasi

             Setiap orang di dalam perusahaan yang berperan apapun bertanggung jawab atas manajemen informasi.Namun, yang paling bertanggung jawab terhadap manajemen informasi adalah CIO (Chief Information Officer).CIO merupakan seorang eksekutif yang memiliki manajemen informasi sebagai pekerjaan purna waktunya.CIO merupakan anggota komite eksekutif dan bekerja sama dengan para ekseutif lain dalam perencanaan strategis.Rencana bisnis strategis menyatukan informasi sebagai sumber daya yang perlu digunakan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dan didukung oleh suatu rencana strategis untuk sumber daya informasi.Sumber daya informasi perusahaan menggambarkan investasi yang besar.Sumber Daya Informasi perusahaan meliputi hardware,software, para spesialis informasi, pemakai fasilitas, database dan informasi.Sistem Informasi Sumber Daya Informasi adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai diseluruh perusahaan.

 

 

 

 

Sumber Daya Informasi di dalam suatu perusahaan:

1. Hardware: Menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat keras.
2. Software: Menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat lunak.
3. Data dan Informasi: Menyiapkan output yang menjelaskan sumber daya data dan informasi yang berada di database pusat.
4. Keamanan Sistem:   Keamanan sistem perusahaan mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.Perusahaan menerapkan suatu program keamanan sistem yang efektif dengan pertama-tama mengidentifikasi berbagai kelemahan dan kemudian menerapkan perlawan dan perlindungan yang diperlukan. 

Bagan jasa informasi sebagai jaringan arus meliputi hardware, software, sumber daya manusia, dan data & informasi.Data dan informasi diperlukan oleh semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan bahan komunikasi organisasi. Data adalah sekumpulan karakter (huruf, symbol, dan lain-lain). Informasi adalah Sekumpulan data yang diterima dan dapat berguna bagi penggunanya.Distribusi informasi dapat dilakukan secara tradisional yaitu dengan penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modern yang pengiriman data atau informasi nonfisiknya melalui saluran elektronik, misalnya melalui jaringan area lokal.

Faktor SDM menjamin kebutuhan pemakai dalam desain sistem
Perencanaan: Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut.Perencanaan SDM ini dibutuhkan untuk melaksanakan analisis pasar.
Analisis: Kebutuhan pemakai dalam desain sistem  untuk melaksanakan analisis penerimaan prosedure untuk sebuah perusahaan agar suatu perusahaan maju dan berkembang.
Perancangan: Kebutuhan pemakai dalam desain sistem  untuk melaksanakan analisis tugas suatu perusahaan dalam merancang strategi untuk mencapai kemajuan bersama.
Penerapan: Faktor SDM sangat berperan penting untuk melaksanakan kebutuhan prototipe.
Penggunaan: Dalam desain sistem, faktor SDM penggunaan melaksanakan pengujian sistem operasional suatu perusahaan.

Planning Menghadapi Pasar Bebas

    Globalisasi dunia yang tanpa batas membawa perubahan di semua aspek kehidupan demikian halnya dalam bidang perekonomian, manajemen tidak luput dari pengaruhnya.Kehidupan dunia saat ini dan mendatang penuh ditandai oleh berbagai gejolak terutama di bidang ekonomi.Perubahan tersebut yang telah lalu dan yang akan datang mengarah pada proses globalisasi yang makin matang dan cenderung mendorong banyak industri-industri di dunia menerapkan strategi global untuk mempersiapkan pasar bebas.Dampak globalisasi dibidang ekonomi telah mendorong semua pihak pelaku untuk bekerja secara lebih dewasa dan lebih profesional sehingga efektivitas dan efisiensi dapat dicapai untuk memenuhi kebutuhan pasar bebas yang semakin ketat.

Menghadapi persaingan bebas, usaha menengah dinilai jauh lebih siap dilihat dari segi kemampuan SDM, skala usaha dan kemampuannya untuk melakukan inovasi dan akses pasar.Dalam perjalanannya pembinaan terhadap UKM, lebih condong kepada pembinaan pengusaha kecil, sementara pembinaan terhadap usaha menengah seolah-olah terlupakan.Kebijakan pengembangan usaha bagi usaha menengah belum bersandar pada satu peraturan pemerintah sebagai payung kebijakan, dan dalam aras pengembangan usaha, masih terdapat grey area dalam pengembangan usaha menengah.

Salah satu strategi untuk mendorong kinerja dan peran UKM dalam pasar bebas serta mengatasi kesenjangan yang terjadi, adalah dengan menumbuhkan usaha menengah yang kuat dalam membangun struktur industri.Strategi pengembangan usaha menengah ini praktis banyak dilupakan sejalan dengan kurang diperhatikannya entitas dan posisi usaha menengah dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam kebijakan pengembangan UKM.

Sekalipun peran usaha menengah lebih rendah dibandingkan dengan usaha kecil.Namun dengan memperhatikan posisi strategis dan keunggulan yang dimilikinya, Usaha menengah layak untuk didorong sebagai motor pengembangan UKM dalam persaingan bebas. Hal ini karena potensi teknologi dan sumberdaya manusianya jauh lebih tinggi dari pada usaha kecil.

Dalam era perdagangan bebas, dimana siklus produk relatif pendek dan sangat ditentukan oleh selera konsumen, mengharuskan setiap pelaku bisnis memiliki akses yang cukup terhadap pasar dan kemampuan inovasi produk, guna meningkatkan daya saingnya. Justru hal inilah yang merupakan titik lemah yang dimiliki oleh UKM pada umumnya. Disisi lain UKM memegang peran penting dalarn perekonomian Indonesia baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ekspor, UKM memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan ekspor.Hanya saja potensi ini belum dimanfaatkan dengan optimal. Hanya UKM yang bergerak di sektor industri tertentu saja yang sudah melakukan ekspor.

    Krisis ekonomi memberi pelajaran berharga tentang kekuatan bangunan struktur usaha Indonesia.Usaha besar yang melalui strategi industri substitusi impor pada periode 1970-1985 dan dilanjutkan strategi industri promosi ekspor mulai 1985 diharapkan memberikan efek menete ternyata hanya melahirkan bangunan stuktur industri yang rapuh dan timpang.Usaha besar yang jumlahnya sedikit namun menguasai lebih dari 70% total asset usaha di Indonesia. Sementara usaha kecil dengan jumlah yang sangat besar tidak mengalami imbas dari penguasaan asset dan perkembangan yang dialami usaha besar.Namun ketika krisis menghantam perekonomian Indoneisa, terbukti usaha besar yang lebih rapuh daya tahannya terhadap krisis.

     Dalam proses membangun kembali kebijakan pemulihan ekonomi, diperlukan pendalaman bagaimana peran dari masing-masing skala usaha.Pada masa lalu, pemerintah lebih menitik beratkan pada usaha mengembangkan usaha besar dengan konglomerasi yang dilakukan dan diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi.Di sisi lain, pengembangan UKM berada pada dua pola berpikir yang berkembang.Pertama, UKM ditempatkan sebagai unit usaha yang perlu mendapat dukungan melalui proteksi khsusunya terhadap persaingan dan dukungan melaui pola “bapak angkat”.Pola ini menghasilkan kebijakan yang bersifat “government and protection policy”. UKM menjadi tidak cukup mampu untuk bersaing (bahkan untuk skala menengah sekalipun), lemah dala melakukan inovasi dan kurang mampu melakukan penetrasi pasar yang lebih luas.Pemikiran kedua, menempatkan posisi dan pengembangan UKM sebagaimana unit usaha bisnis yang harus tumbuh dalam lingkungan persaiangan.UKM tidak perlu diberikan proteksi dan bantuan yang berlebihan dan bahkan dirasakan akan sangat berkembang dalam iklim persaingan ekonomi pasar yang sehat dengan intervensi yang seminimal mungkin. Pola pemikiran kedua ini tdak mengarahkan pada pola do nothing policy tapi lebih cenderung kepada pemikiran market driven policy.

    Banyak kalangan memang akan meragukan kemampuan UKM untuk berada dalam kondisi pasar yang bersaing dengan dukungan dan proteksi yang minimum.Disamping itu, pilihan pada kebijakan yang cenderung pada government and protection policy secara politis akan lebih populis serta terlihat lebih cepat hasilnya (dirasakan langsung oleh UKM). Disisi lain, keberadaan usaha menengah sebagai salah satu pilar UKM yang harusnya sudah lebih mandiri dan menjadi pendorong skala usaha di bawahnya menjadi dilupakan. Seperti biasa, UKM kemudian menjadi lebih identik dengan pengembangan usaha kecil dan mikro yang memang harus mendapat berbagai jenis bantuan dan proteksi.Akibatnya usaha menengah juga menjadi sosok yang terbiasa dengan proteksi, captive market dan menginginkan berbagai fasilitas yang disertai dengan manajemen yang tradisional membuatnya sulit berkembang.Fenomena struktur usaha yang timpang dimana usaha menengah secara kuantitas tidak bisa menjadi penyangga struktur industri menunjukkan tidak berkembangnya usaha menengah.

    Sebagai sebuah negara, Indonesia harus pandai bergaul.Sehingga, mau tidak mau ataupun siap tidak siap, Indonesia harus mampu menghadapi pasar bebas.Karena itu, di era globalisasi saat ini memaksa Indonesia untuk terus meningkatkan daya saing.Baik terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) maupun kualitas produk dalam negeri.Kita harus tingkatkan daya saing, SDM juga harus siap supaya kita dapat menghadapi pasar bebas.

Sumber:
   http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/110990112_2085-1316.pdf
   http://www.smecda.com/deputi7/file_infokop/edisi%2023/mangara%20tambunan.7.htm
  http://economy.okezone.com/read/2011/05/02/320/452428/siap-tak-siap-indonesia-hadapi-pasar-  bebas

Perusahaan Yang Menerapkan Manajemen Berdasarkan Sistem Informasi

PT.PLN Persero

Latar belakang dan sejarah perusahaan 

Latar Belakang Sejarah PT. PLN Persero

     Kelistrikan di Indonesia di mulai ada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pablik  teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda  yaitu NV NIGN yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum.    Pada tahu 1927 Pemerintah Belanda membentuk  s’Lands waterkracht Bedrijved (LB) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola beberapa PLT antara lain :

a. PLTA Plengan

b. PLTA Lamajang

c. PLTA Bengkok Dago

d. PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat

e. PLTA Giringan di Madiun

f. PLTA Tes di Bengkulu

g. PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara

h. PLTU di Jakarta.

    Selain itu di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karana itu perusahaan listrik dan gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua  personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang.Dengan jatuhnya Jepang ke tangan sekutu dan diploklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini bermanfaat oleh pemuda serta buruh listrik dan gas untuk mengambil perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945, delegasi dari Buruh/ Pegawai Listrik dan Gas yang diketuai  oleh Kobarsjih menghadap pimpinan KNPI  Pusat yang waktu itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo untuk melapaorkan hasil perjuangan mereka.

    Selanjutnya delegasi Kobarsjih bersama-sama dengan Pimpinan KNPI Pusat menghadapt Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepapa Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintahan tahun 1945 No. 1 tanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.Dengan adanya Agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaanperusahaan listrik dikuasai kembali  oleh Pemerintah Belanda atau pemiliknya semula.  Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerjasama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan listrik dan gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan.

    Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan Mosi  Kobarsjih tenang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas Swasta kepada Pemerintah. Selanjutnya kristalisasi dari semangat dan jiwa mosi tersebut tertuang dalam Ketetapan  Parlemen RI No 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia, jika waktu konsesinya habis.Sejalan dengan meningkatnya perjuangan banga Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor  86 Tahun 1958 tertanggal 27 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang-undang tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan bangsa Indonesia.

    Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di Gedung Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Nomor 235/KPTS/1975 tertanggal 30 September 1975 peringatan Hari Listrik dan Gas yang digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jauh pada tanggal 3 Desember. Mengingat pentingnya  semangat dan nilai-nilai hari listrik, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, Nomor  113.K/43/MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

Visi dan Misi PT.PLN (Persero)

Visi PT. PLN (Persero)

Visi  PT. PLN (Persero) DJBB adalah “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

Penjabaran :

a. Diakui

Mencerminkan cita-cita untuk meraih pengakuan dari pihak luar

yang menunjukkan bahwa PLN pantas dipandang sebagai

Perusahaan Kelas Dunia.

b. Kelas Dunia

a. Menunjukkan kinerja yang melebihi ekspektasi pihak-pihak yang

berkepentingan.

b. Memberikan layanan yang mudah, terpadu, dan tuntas dalam

berbagai masalah kelistrikan.

c. Menjalin hubungan kemitraan yang akrab dan setara dengan

pelanggan serta mitra usaha Nasional dan Internasional.

d. Bekerja dengan pola pikir prima (Mindset of Excellence).

e. Diakui oleh pelanggan dan mitra kerja sebagai perusahaan yang

mampu memenuhi standar mutakhir dan paling baik.

c. Bertumbuh-kembang

a. Antisipatif terhadap perkembangan lingkungan usaha dan selalu

siap menghadapi berbagai tantangan.

b. Secara konsisten menunjukkan kinerja yang lebih baik.

d. Unggul

a. Menjadi yang terbaik dalam bisnis kelistrikan dan memenuhi

tolok ukur mutakhir dan terbaik.

b. Memposisikan diri sebagai Perusahaan yang terkemuka dalam

percaturan bisnis kelistrikan dunia.

c. Mengelola usaha dengan mengedepankan pemberdayaan potensi

insani secara maksimal.

Terpercaya

a. Memegang teguh etika bisnis yang tertinggi.

b. Menghasilkan kinerja terbaik secara konsisten.

c. Menjadi Perusahaan pilihan.

Misi PT. PLN (Persero)

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait,

 berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan

pemegang saham.

Konsekuensi terhadap strategi korporat :

1. Mencari dan memanfaatkan peluang usaha secara

berkesinambungan di bidang bisnis kelistrikan dan usaha lain

yang terkait.

2. Mengembangkan budaya pelayanan.

3. Menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan perusahaan yang

baik (good corporate governance).

4. Anggota Perusahaan perlu menyadari bahwa bisnis kelistrikan

adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

5. Berusaha secara konsisten untuk meningkatkan jangkauan

pelayanan kelistrikan

Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat.

Konsekuensi terhadap strategi korporat :

1. Mengembangkan dan menjalankan bisnis kelistrikan sesuai

dengan harapan dan aspirasi masyarakat.

2. Mengembangkan usaha kelistrikan yang selaras dengan

kebutuhan pertumbuhan ekonomi di pasar yang kompetitif. 10

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan

ekonomi.

Konsekuensi terhadap strategi korporat :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif.

2. Memacu pemanfaatan energi listrik secara tepat guna dan

memberikan nilai tambah bagi sektor ekonomi.

3. Menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang sadar dan

cinta lingkungan.

d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Konsekuensi terhadap strategi korporat :

1. Membangun dan mengoperasikan fasilitas kelistrikan yang akrab

dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial.

2. Menjaga dan memelihara semua fasilitas kelistrikan sehingga

tidak mencemari lingkungan

Tujuan PT. PLN (Persero)

Tujuan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasaan pelanggan.

Job Descriptions dari PT. PLN (Persero)

General Manager

1. Memimpin PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

2. Membentuk Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) yang membawahi

Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ), Unit Jaringan (UJ)

3. Menetapkan Formasi Jabatan dan Informasi Tenaga Kerja Manajer

Bidang dan Kepala Audit Internal

4. Menetapkan formasi jabatan dan informasi kerja Manajer Area

Pelayanan dan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD)

Keputusan General Manager No. 101.K/021/GM.DJBB/2004 pada

tanggal 24 November 2004, mengenai uraian fungsi bidang-bidang dan

Audit Internal pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Sarana PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

A. Gedung perkantoran yang terdiri dari 2 gedung yaitu; gedung lama

dan gedung baru/ gedung tambahan.

B. Ruang perkantoran yang terdiri dari 4 lantai, yaitu :

a. Gedung baru / gedung tambahan lantai dasar dari : Ruang

serbaguna dan FO ( Front Office) sedangkan di sisi lain terdapat

ruang divisi humas, ruang penyimpanan fasilitas kantor dan 21

gedung, perpustakaan, gudang alat tulis kantor, ruang  eprocurement ( pengadaan barang melalui system computer),

ruang teknik koperasi distribusi.

b. Gedung baru / gedung tambahan lantai 2 terdiri dari Ruang

PSDM, ruang Admin SDM, Ruang bagian keuangan, ruang

bagian perencanaan perusahaan, dan ruang hokum.

c. Gedung lama lantai 3 terdiri dari : Ruang bagian niaga, akuntansi,

anggaran dan kesekertariatan umum.

d. Gedung lama lantai 4 terdiri dari : ruang system operasi distribusi,

ruang proyek pengadaan listrik pedesaan , dan ruang serbaguna

kecil

Prasarana PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Prasarana yang tersedia di tempat pelaksanaan kegiatan PKL

(Praktek Kerja Lapangan) yaitu  di bagian Humas PT. PLN Distribusi Jawa

Barat dan Banten yang terdapat digedung lama berada di lantai dasar yaitu

Ruang Divisi Humas serta Perpustakaan penelitian terhadap pelaksanaan program

kesejahteraan pegawai pada Perusahaan PT.PLN(Persero) Distribusi Jawa Barat dan

Banten.

Kesimpulan

    Pada dasarnya pelaksanaan program kesejahteraan pegawai pada perusahaan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, sudah cukup baik. Baik dalam hal materis maupun non materil, program kesejahteraan pegawai terdiri dari :

a. Pemeliharaan Kesehatan

b. Cuti

c. Ijin Tidak Masuk Kerja

d. Kompensasi

e. Penghasilan

f. Tunjangan Posisi

g. Kenaikan peringkat Gaji leguler

h. Kenaikan Gaji Dasar berkala

i. Kenaikan perigkat Gaji Pengabdian dan Anumerta.

j. Promosi Jabatan

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang penulis sampaikan untuk

perusahaan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten,  khususnya saran

dalam program kesejahteraan pegawai.

Sumber:

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/559/jbptunikompp-gdl-rikaindraw-27926-4-unikom_r-v.pdf

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-ayuyustini-24308-3-unikom_a-i.pdf